Profil: Wawancara dengan Wakil Walikota Tangsel — politik daerah di era post-Jakarta

Saya bertemu Pak Adi Wijaya (nama asli, atas persetujuan), Wakil Walikota Tangerang Selatan, di kantornya di kompleks Pemkot Tangsel pada akhir April 2026. Wawancara dua jam, yang diedit menjadi satu jam baca berikut.

Pak Adi, 47 tahun, sebelumnya 12 tahun di DPRD Tangsel. Terpilih sebagai Wakil Walikota pada 2024, mendampingi Walikota Bambang Yulianto.

Tentang pemindahan Ibukota dan implikasi untuk Tangsel

WT: Dengan Jakarta tidak lagi menjadi DKI dan IKN sudah resmi beroperasi penuh, bagaimana Tangsel memposisikan diri?

Pak Adi: Tangerang Selatan tetap di posisi yang sama secara geografis — pinggiran Jakarta. Jakarta tetap pusat ekonomi nasional walaupun bukan lagi pusat administratif. Banyak kantor pusat swasta akan tetap di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Yang berubah: penekanan pemerintah pusat ke Nusantara.

Untuk kami di Tangsel, ini sebenarnya menguntungkan. Beban Jakarta sebagai ibukota administratif berkurang, yang berarti lebih banyak ruang untuk Tangerang Raya — Tangerang Kota, Tangsel, Kabupaten Tangerang — untuk berkembang sebagai pusat ekonomi alternatif yang lebih nyaman.

WT: Tapi apakah ada strategi spesifik untuk meng-attract investasi atau bisnis yang sebelumnya akan ke DKI?

Pak Adi: Ada beberapa. Pertama, kami punya rencana pembangunan kawasan industri kreatif di Pondok Aren — sekitar 12 hektar — yang ditargetkan untuk studio konten, tech startup, dan jasa kreatif lainnya. Insentif: PBB diskon 50% untuk 5 tahun pertama untuk tenant yang baru pindah ke kawasan tersebut.

Kedua, kami sedang negosiasi dengan tiga BUMN untuk relokasi kantor pendukung dari Jakarta Pusat ke Tangsel. Sebagian besar IT/operations yang tidak perlu di pusat kota Jakarta. Targetnya 2027.

Tentang banjir, drainase, dan infrastruktur

WT: Banjir 2024-2025 jadi kritik publik utama. APBD 2026 mengalokasikan Rp 256 miliar untuk drainase. Apakah cukup?

Pak Adi: Jujur, tidak cukup. Tapi ini lompatan dari Rp 137 miliar tahun lalu. Untuk benar-benar menyelesaikan masalah drainase di Tangsel, kami perkirakan butuh sekitar Rp 1,8 triliun selama 5 tahun. Tahun ini Rp 256 miliar adalah langkah awal.

Yang penting buat warga ketahui: 60% dari Rp 256 miliar itu fokus ke 4 kelurahan yang paling sering banjir — Pondok Aren, Cipondoh, Ciputat, Pamulang Timur. Sisa 40% untuk perawatan saluran existing dan 2 polder baru.

WT: Sebelumnya ada janji dari kampanye 2024 — pembangunan 100 km jalan baru dalam 4 tahun. Update?

Pak Adi: Hasil tahun 2025: 21 km jalan baru. Target 2026: 28 km. Total 2 tahun: 49 km. Kalau dilanjut sama, 4 tahun = 98 km. Mendekati janji tapi tidak sampai 100 km.

Yang lebih penting: kualitas jalan. Kami mengganti standar dari “aspal cipta karya minimum” ke “aspal hotmix dengan binder modifikasi” yang umur pakainya 2x lebih panjang. Biaya per km naik 35%, tapi maintenance turun dramatis. ROI 8-10 tahun.

Tentang pendidikan, kesehatan, sosial

WT: Tangsel masih kekurangan 12 SD Negeri menurut data Dinas Pendidikan. Pembangunan 23 sekolah baru di 2026 — apakah selesaikan?

Pak Adi: Tidak sepenuhnya. 23 sekolah baru itu sebagian SD baru (8), sebagian SMP (12), sebagian SMA (3). Untuk gap SD spesifik, kami add 8 SDN baru — tutup 80% gap. Sisa 20% direncanakan 2027.

Yang lebih penting buat warga ketahui: kualitas SDN existing yang ada. Beberapa SDN punya rasio 1 guru : 40 siswa, yang harusnya 1:30. Kami fokus juga di hiring guru tambahan dan training.

WT: RSUD Tangsel masih kelebihan kapasitas. Rencana?

Pak Adi: RSUD utama (di Pondok Aren) memang sudah penuh. Kami sedang bangun RSUD kedua di Ciputat — target operasional Q4 2027. Plus, kerjasama dengan 3 RS swasta untuk BPJS Daerah supaya pasien tidak harus selalu ke RSUD utama.

Tentang kritik dan transparansi

WT: Tahun lalu ada beberapa proyek yang dikritik karena tender tidak transparan. Apa respons Pemkot?

Pak Adi: [Pause sejenak.] Saya tidak bisa membela 100% proses tender semuanya. Ada kelemahan struktural di sistem LPSE yang masih kami perbaiki. Tahun 2026 kami implementasi e-procurement modul baru yang track lebih detail siapa join tender, conflict of interest disclosure, dll.

Untuk proyek-proyek yang menjadi kritik publik, beberapa sudah diaudit Inspektorat. Hasil audit dipublikasikan di portal Pemkot bulan lalu — silakan dibaca.

WT: Transparansi anggaran realisasi triwulan masih sulit diakses publik. Kapan akan dipublikasikan otomatis?

Pak Adi: Targetnya Q3 2026. Sistem SIPD baru lagi dalam pengembangan. Saya pribadi mendukung transparansi penuh, tapi ada hal teknis (formatting data, validasi) yang harus dibereskan dulu.

Tentang politik personal

WT: Rencana 2029 — maju lagi Pemilihan Kepala Daerah?

Pak Adi: Belum keputusan. Saya fokus selesaikan 5 tahun ini dulu. Banyak hal yang harus saya kerjakan.

WT: Tapi banyak pihak menganggap Anda potential calon Walikota berikutnya.

Pak Adi: Itu opini orang lain. Saya tidak komentar.

Penutup

WT: Apa yang Anda harap warga Tangsel ingat tentang pemerintahan Anda?

Pak Adi: Yang saya harap warga ingat adalah: pemerintahan ini menghadapi masalah real warga — banjir, jalan rusak, sekolah penuh — dengan resource yang sebenarnya terbatas, tapi terus berusaha. Kalau warga merasakan masalah-masalah dasar berkurang dalam 4 tahun ke depan, saya akan puas.

Yang saya tidak ingin: warga merasa pemerintahan ini hanya menjual janji. Saya rather fokus delivery yang konsisten daripada kampanye yang viral.

---

Catatan editor

Wawancara dilakukan 30 April 2026 di kantor Wakil Walikota, durasi 2 jam, direkam dengan persetujuan. Transkripsi diedit untuk panjang dan koherensi, tanpa mengubah substansi.

Hak reply: Wakil Walikota diberi kesempatan baca draft sebelum publish. Tidak ada perubahan substantif yang diminta selain klarifikasi dua angka APBD.

Konflik kepentingan: Editor (Hendra Wijaya) tidak punya hubungan personal dengan Wakil Walikota atau Pemkot Tangsel.