Kota yang tergesa: mengapa Tangerang Selatan kehilangan jiwa publiknya

Saya tumbuh di Pamulang akhir 90-an. Saat itu, di kelurahan kecil di pinggir Cibodas, ada lapangan sepak bola yang setiap sore dipakai anak-anak kampung. Di pinggir lapangan, ada warung kopi pak Yat yang menjadi titik kumpul orang tua sambil menunggu anak-anak pulang main.

Tahun 2003, lapangan itu diakuisisi developer. Sekarang berdiri kompleks ruko dua lantai. Warung pak Yat tutup tahun 2005 — pak Yat pensiun dan pulang kampung ke Pekalongan. Tidak ada lapangan baru di kelurahan tersebut. Anak-anak yang sekarang seumur saya 25 tahun lalu, main di mall atau di kost-an pakai PlayStation.

Cerita seperti ini bisa diceritakan dari hampir setiap kelurahan di Tangerang Selatan. Dan tidak hanya soal lapangan sepak bola.

Ekonomi yang berhasil, komunalitas yang hilang

Tangerang Selatan resmi berdiri 2008. Dalam 18 tahun sejak itu, Tangsel berhasil — secara ekonomi. PDRB per kapita melonjak dari Rp 19 juta (2010) ke Rp 87 juta (2025), mendekati Jakarta Selatan. UMR menjadi salah satu tertinggi di Banten. Populasi tumbuh dari 1,3 juta (2010) ke 1,9 juta (2025).

Tapi kalau Anda berjalan di Tangsel hari ini — bukan hanya di klaster BSD City atau Bintaro Jaya yang dirancang sebagai utopia berpagar — Anda menyadari sesuatu yang hilang. Lapangan publik yang dulu menjadi titik kumpul lintas-kelas, sekarang sudah jadi parkir mobil. Pasar tradisional yang dulu jadi ruang sosial, sekarang dipinggirkan dan banyak yang sudah berubah jadi pertokoan. Warung kopi yang dulu menjadi forum opini warga, sekarang sudah jadi cafe berbayar dengan minimum spend Rp 50 ribu.

Tangsel berhasil sebagai mesin ekonomi. Tapi gagal sebagai kota — dalam arti komunitas yang berbagi ruang publik.

Apa yang hilang, konkret

Saya bisa beri data konkret dari setiap kelurahan di Tangsel:

Pamulang Barat (1990 vs 2025):

• Lapangan terbuka: 8 → 2
• Pasar tradisional: 3 → 1 (yang ada juga lebih kecil dari versi 1990)
• Warung kopi independen: 14 → 4
• Sekolah dasar negeri: 6 → 5 (jumlah sama tapi populasi naik 3x)

Ciputat Timur:

• Lapangan terbuka: 12 → 4
• Pasar tradisional: 4 → 1
• Sungai akses publik: 6 titik → 2 titik (sebagian sudah privatisasi developer)

Pondok Aren:

• Lapangan terbuka: 9 → 3
• Pasar tradisional: 5 → 2

Tren-nya jelas: ruang publik komunal menyusut. Yang menggantikan: mal, gym premium, cafe minimum-spend, kompleks perumahan berpagar.

Kota yang tidak punya ruang untuk warga yang tidak mampu membayar Rp 50 ribu untuk segelas kopi, adalah kota yang hanya melayani sebagian penduduknya. Yang lainnya secara sistematis tidak diakomodasi.

Mengapa ini terjadi

Tiga faktor struktural:

1. Zonasi yang prio-comerce. Setiap rencana tata ruang Tangsel sejak 2010 memberikan flexibility tinggi untuk konversi lahan dari “ruang terbuka” atau “fasilitas sosial” ke “komersial”. Tidak ada perlindungan kuat untuk ruang publik yang sudah ada.

2. Developer sebagai aktor utama pembangunan. Tangsel tidak punya rencana pembangunan kota yang dipimpin Pemkot — yang ada adalah “kompleks-kompleks” yang dirancang per-developer. BSD City punya rencananya. Bintaro Jaya punya rencananya. Tapi kelurahan-kelurahan di antaranya — yang dirancang oleh warga sendiri sejak puluhan tahun lalu — tidak ada pelindung resmi.

3. Pemerintahan yang merespons ekonomi. Setiap pejabat Pemkot Tangsel sejak 2008 mengukur keberhasilan via PAD (Pendapatan Asli Daerah). Lapangan publik tidak menyumbang PAD. Pasar tradisional yang di-revitalisasi jadi mall menyumbang PAD. Insentifnya jelas, dan jelas merusak.

Mengapa ini penting

Beberapa hal yang hilang seiring hilangnya ruang publik:

Solidaritas lintas kelas. Dulu di lapangan sepak bola, anak guru sekolah bermain dengan anak tukang ojek. Sekarang di gym premium, mereka tidak bertemu.

Forum opini publik. Warung kopi dulu adalah CNN-nya kampung. Sekarang opini hidup di echo chamber WhatsApp grup yang segmented per kompleks.

Identitas tempat. Anak yang tumbuh di Pamulang 25 tahun lalu punya cerita tentang “lapangan tempat saya jatuh dari pohon” atau “warung kopi tempat saya pertama kali ngobrol sama crush saya”. Anak yang tumbuh di Pamulang sekarang punya cerita tentang “mall tempat saya pertama kali nonton bioskop”.

Identitas tempat penting karena identitas membuat kita peduli pada tempat itu. Tanpa identitas, Tangsel hanyalah ruang transit — tempat orang tinggal tapi tidak terikat.

Apa yang masih bisa diselamatkan

Saya bukan pesimis. Beberapa hal masih bisa diselamatkan:

1. Lapangan-lapangan yang masih ada. Setiap kelurahan masih punya 1-3 lapangan publik. Pemkot bisa memformalkan status mereka dengan SK Lurah, mencegah konversi.

2. Pasar tradisional. Pasar Ciputat, Pasar Pamulang, Pasar Anyar masih hidup. Revitalisasi yang tidak menggusur (seperti contoh Pasar Lama Tangerang) bisa jadi model.

3. Rumah ibadah. Masjid kelurahan, gereja kompleks, kelenteng — masih jadi ruang publik gratis untuk warga. Pertahankan, jangan sampai jadi “swasta” dengan biaya parkir dan minimum sumbangan.

4. Sungai sebagai ruang publik. Cisadane di Tangerang Kota mulai jadi destination warga jalan kaki sore. Sungai Pesanggrahan di Tangsel bisa ditata serupa.

5. Trotoar yang manusiawi. Sederhana tapi power. Trotoar yang lebar + teduh + bangku publik = ruang sosial otomatis muncul.

Penutup

Tangerang Selatan sebagai kota memilih jalan tertentu sejak 2008. Jalan itu menguntungkan secara ekonomi tapi mengorbankan sesuatu yang lebih dalam — yaitu rasa bahwa kita adalah satu kota, satu komunitas, dengan tempat-tempat yang kita semua punya akses.

Kalau Anda baca esai ini dari Tangsel, perhatikan: berapa kali dalam sebulan Anda berbicara dengan tetangga Anda yang berbeda kompleks? Berapa kali Anda makan di pasar tradisional? Berapa kali Anda berjalan kaki di trotoar untuk sampai ke suatu tempat (bukan sekedar ekonomi-jalan-kaki ke mobil di parkir mall)?

Kalau jawaban Anda nol atau hampir-nol, mungkin Anda — seperti saya — secara perlahan menjadi penduduk Tangsel tanpa menjadi warga Tangsel.

Itu bukan kesalahan individu. Itu adalah hasil dari cara kota ini direncanakan, atau lebih tepatnya: cara kota ini tidak direncanakan, dan diserahkan ke logika pasar.

Belum terlambat untuk mengubahnya. Tapi waktunya tidak banyak — setiap kelurahan kehilangan satu ruang publik per tahun. Dengan akselerasi.