Anggaran Pemkot Tangsel 2026: di mana Rp 4,2 triliun itu akan pergi?

APBD Tangerang Selatan tahun anggaran 2026 disahkan DPRD pada akhir Maret 2026 dengan total Rp 4,2 triliun — naik 7,3% dari tahun sebelumnya. Sebagai pemerintahan kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di Banten, alokasi setiap rupiah penting untuk dikritisi.

Analisis ini berdasarkan dokumen APBD resmi yang dipublikasikan di portal Pemkot Tangsel, dengan komparasi data 5 tahun ke belakang.

Total dan komposisi

Anggaran Pemkot Tangsel 2026: Rp 4.218 miliar

Sumber pendapatan:

• Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 1.847 miliar (44%)
• Dana Perimbangan Pusat: Rp 1.612 miliar (38%)
• Lain-lain pendapatan: Rp 759 miliar (18%)

Komposisi belanja:

• Belanja Pegawai: Rp 1.341 miliar (32%)
• Belanja Barang & Jasa: Rp 1.183 miliar (28%)
• Belanja Modal (infrastruktur): Rp 1.097 miliar (26%)
• Belanja Hibah & Bantuan Sosial: Rp 597 miliar (14%)

Yang berubah dari 2025

Lima perubahan signifikan:

1. Belanja modal naik 18% YoY. Dari Rp 928 miliar tahun lalu ke Rp 1,097 miliar tahun ini. Sebagian besar untuk infrastruktur (jalan, drainase, gedung sekolah baru).

2. Belanja pegawai naik 4%. Sesuai inflasi UMR Tangsel + kenaikan jumlah ASN.

3. Belanja bantuan sosial naik 32%. Dari Rp 452 miliar ke Rp 597 miliar — terbesar diserap program bantuan UMKM dan kartu pelajar pra-sekolah.

4. Pendapatan PAD turun 3,2%. Penurunan pertama kali sejak 2020. Sumber utama yang turun: pajak hiburan (mall traffic yang melemah) + retribusi parkir (peningkatan penggunaan ojek online).

5. Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Pusat naik 12%. Berkat skema redistribusi baru tahun 2026 yang memprioritaskan kota dengan kepadatan tinggi.

Lima sektor terbesar

Breakdown belanja program per sektor:

1. Pendidikan: Rp 1.156 miliar (27,4%)

• BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) Rp 487 miliar
• Pembangunan/rehab 23 sekolah baru: Rp 312 miliar
• Beasiswa SMP-SMA: Rp 178 miliar
• Operasional rutin sekolah negeri: Rp 179 miliar

Pertanyaan kritis: Tangerang Selatan masih kekurangan 12 SD Negeri dan 7 SMP Negeri menurut data Dinas Pendidikan. Pembangunan 23 sekolah baru — apakah cukup untuk gap kapasitas yang tahun lalu dilaporkan 8.000 siswa?

2. Infrastruktur: Rp 892 miliar (21,1%)

• Jalan + jembatan: Rp 478 miliar
• Drainase + pengendalian banjir: Rp 256 miliar
• Penataan kawasan: Rp 158 miliar

256 miliar untuk drainase + banjir adalah lompatan signifikan (naik 87% YoY) — refleksi langsung dari banjir besar 2024-2025 yang memicu kritik publik. Alokasi terbesar: normalisasi Sungai Pesanggrahan + 2 polder baru di Pamulang dan Ciputat.

3. Kesehatan: Rp 638 miliar (15,1%)

• BPJS Kesehatan Daerah (PBPU PBI): Rp 287 miliar
• Operasional RSUD Tangsel + 4 puskesmas: Rp 187 miliar
• Bantuan obat: Rp 64 miliar
• Pencegahan stunting: Rp 100 miliar

4. Sosial & Bantuan: Rp 597 miliar (14,1%)

• Bantuan UMKM (Tangsel Berdaya program): Rp 245 miliar
• Kartu Pelajar Pra-Sekolah (PAUD): Rp 156 miliar
• Bantuan lansia: Rp 98 miliar
• Bantuan kelompok rentan: Rp 98 miliar

5. Lingkungan & Pertamanan: Rp 287 miliar (6,8%)

• TPS3R (sampah): Rp 156 miliar
• RTH (Ruang Terbuka Hijau): Rp 87 miliar
• Pengelolaan sampah B3: Rp 44 miliar

Catatan kritis

Belanja pegawai 32% terlalu tinggi. Sebagai benchmark, kota maju di Jepang/Singapura punya rasio belanja pegawai 18-22%. Bahkan Surabaya dan Bandung berada di 26-28%. Tangsel di 32% mencerminkan birokrasi yang masih terlalu besar relatif ke output.

Kapasitas serapan masih jadi PR. Tahun 2025, serapan APBD Tangsel hanya 89% — artinya Rp 432 miliar tidak terserap. Untuk 2026 dengan anggaran yang lebih besar, target serapan 95% akan menjadi tantangan signifikan.

Tidak ada alokasi untuk LRT-bound feeder. Meskipun LRT Jakarta extension ke BSD akan operasi akhir 2026, anggaran Tangsel tidak punya alokasi untuk feeder bus/angkot yang menghubungkan ke stasiun LRT baru. Ini berpotensi membuat investasi LRT tidak optimal.

Yang harus diawasi warga

1. Realisasi pembangunan 23 sekolah baru. Cek di portal LPSE Tangsel apakah tender terbuka, kontraktor jelas, timeline realistis.

2. Program drainase Rp 256 miliar. Apakah kelurahan yang sering banjir (Cipondoh, Pamulang, Ciputat) yang dapat prioritas? Atau hanya proyek yang “show off”?

3. Bantuan UMKM Rp 245 miliar. Eligibility, distribusi, dan akuntabilitas — apakah benar sampai ke UMKM atau hanya proxy untuk relasi?

4. Transparansi keuangan. Portal SIPD Tangsel sudah memublikasikan APBD, tapi realisasi serapan triwulan hanya bisa diakses dengan permintaan formal. Ini gap yang seharusnya dipertanyakan.

Akses data

• APBD 2026 lengkap: bappeda.tangerangselatankota.go.id
• LPSE: lpse.tangerangselatankota.go.id
• Untuk dokumen yang tidak dipublikasikan, gunakan UU Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008) via PPID Pemkot Tangsel.

Analisis lebih dalam per sektor akan dipublikasikan di edisi berikutnya. Untuk lapor potensi penyimpangan: kontak Inspektorat Tangsel atau redaksi kami (encryption disarankan).